PAREPARE, RADIOMESRA. COM – Isu adanya orang berkuasa di seputar walikota Parepare yang menentukan kebijakan tertentu di ungkap politisi PKS Sappe SH. Hal tersebut di ungkapkan Sappe Pada paripurna pengesahan APBD Perubahan Tahun 2025 Rabu (24/09/25) kemarin.
“Adanya isu-isu liar, terkait dengan pembayaran media yang berkontrak di dinas Infokom. Ini adanya informasi campur tangan oknum non ASN yang mengatur segala bentuk pencairan yang ada di sana. Jadi ini jika lolos diinfokom akan ditekel Di keuangan. Di keuangan ini, teman-teman media kalau mau pencairan, katanya harus ketemu salah satu oknum untuk meminta persetujuan pencairan dana hibah mereka. Dan sampai sekarang, ada teman media sampai sekarang belum cair Maret April, dan Mei. Tentunya menjadi isu dan fitnah dan harus diluruskan, karena sebenarnya yang terlibat dalam tatanan pemerintahan oknum non ASN ini sebenarnya yang merusak tata kelola pemerintah kita, dan akan menjadi persentase buruk masyarakat.” Kata Sappe.
Lanjut Sappe, ada 60 Media dan berkontrak dengan pemerintah dengan asumsi pembayaran tidak ada istilah cluster.
“Ada 5 juta.setelah APBD yang pokok diketuk anggaran 2025, Teman teman ini di cluster ada cluster 5 juta, 3 juta, dan 2 juta, 1 juta. Dan pada saat kami di banggar, ini tidak bisa dijawab oleh kepala dinas. Dia untuk pembayarannya media dan tentunya ini merugikan teman-teman malah ada yang dicoret.” Ungkap Sappe
