PAREPARE, RADIOMESRA. COM – Infokom berada di mitra komisi 1, jadi sebenarnya ukuran dalam memberikan anggaran di setiap kegiatan di APBD pemerintah daerah terutama ke SKPD itu harus sesuai dengan indikator dan ukuran-ukurannya. Hal tersebut di sampaikan ketua Komisi I DPRD kota Parepare Dr. H. Kamaluddin Kadir lewat program Obras Kamis (25/09/25).
“Kita menempatkan anggarannya harus terukur, contoh misalnya media, ukurannya media kita berikan anggaran cuma dua ukurannya. Pertama paling tidak media tersebut sudah teregistrasi di dewan pers, yang kedua minimal juga pimred harus berUKW. Apakah standarnya muda, madya, atau utama. Karena yang penting itu dulu. karena kita mau yang diberikan bantuan melalui media ini terukur.” Kata H. Kamaluddin.
Lanjut H. Kamaluddin, pemerintah lewat Infokom mengganggarkan sebelumnya, tahun 2024 mengalokasikan anggaran 150 juta untuk dilakukan UKW, agar supaya yang belum berUKW itu bisa mendapatkan sertifikasi itu supaya nanti mengakomodir medianya.
“Itu juga ada ukurannya, cuma karena terlalu banyak, oleh pemerintah daerah untuk membagi rata secara keseluruhan, maka di bagi bagi berdasarkan cluster. Sebenarnya aturannya tidak dikenal namanya cluster, karena itu cuma dewan pers dan ber UKW ini sesuai dengan apa yang menjadi arahan dari BPK.” Jelas H. Kamaluddin Kadir
