PAREPARE, RADIOMESRA. COM – Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Parepare, Abdillah, memaparkan capaian kinerja Kejaksaan Negeri Parepare dalam bidang pembinaan selama semester pertama tahun 2025. Dalam jumpa pers yang digelar di Aula Kejari Parepare, Selasa (22/0725). Abdillah menyebutkan dalam rangka membantu pihak Pemda, menagih tunggakan pajak dan tunggakan pembayaran air kemudian untuk bantuan hukum.
“Banyak dari BUMN, yaitu BRI cabang Parepare, di sini menunjukkan bahwa banyak tunggakan kredit yang di kerja samakan dengan kami, dan alhamdulillah, ini sudah memenuhi titik terang, karena ada beberapa yang ketahuan, bahwa di samping dia mengambil kredit di tempat BRI, ada juga di tempat lain. Kemudian untuk pelayanan hukum gratis, juga, sudah dilakukan sebanyak tujuh kali, pelayanan hukum hallo JPM, kalau teman-teman media lihat ada jaksa dipinggir lapangan Andi Makkasau itu salah satu program kami, untuk bagaimana masyarakat mendapatkan pelayanan hukum gratis.” Ungkap Abdillah.
Terkait Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Kajari menjelaskan bahwa target yang dicanangkan sebesar Rp200 juta, namun hingga akhir Juni 2025, baru terealisasi sebesar Rp92,5 juta. Ia menekankan pentingnya optimalisasi pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) sebagai salah satu sumber potensial PNBP selain dari biaya perkara yang hanya sebesar Rp5.000.
Abdillah juga menjelaskan pembenahan di bidang kedisiplinan pegawai dengan menerapkan sistem presensi berbasis aplikasi mobile. Setiap pegawai yang ingin keluar dari area kantor wajib melapor di meja komando dan mencantumkan waktu keluar, keperluan, serta waktu kembali, yang seluruhnya tercatat dalam sistem aplikasi tersebut.
Di sisi pelaporan kinerja, Kejari Parepare telah terhubung secara online dengan berbagai aplikasi nasional seperti SAKTI untuk pengelolaan keuangan, serta sistem pelaporan ke Kementerian PAN-RB dan BKM untuk reformasi birokrasi. Abdillah menyebut, evaluasi kinerja saat ini sudah mencapai sekitar 60%. Dengan sejumlah sistem digital yang terintegrasi, Abdillah menegaskan komitmen Kejari Parepare dalam menciptakan birokrasi yang transparan, tertib, dan berorientasi pada pelayanan publik yang profesional.(*)
