PAREPARE, RADIOMESRA. COM – Ketua DPRD kota Parepare Ir. H. Kaharuddin Kadir M.Si mengatakan lewat program Obras Jumat (18/07/25), Kewenangan pengembangan pelabuhan ada di pemerintah pusat, terutama Pelindo selaku operator yang ada di pelabuhan.
“Jadi, memang ada surat keputusan 3 menteri, menteri perhubungan, menteri dalam negeri, dan menteri keuangan, bagi pemerintah daerah tidak boleh ikut campur di dalam aktivitas ke pelabuhanan. Pemerintah boleh menyiapkan akses menuju ke pelabuhan, terkecuali, pemerintahan hanya boleh dapat kalau pemerintah punya kerjasama dengan pelabuhan. Contoh, pelabuhan penumpang. Kalau pemerintah Parepare bekerja sama membangunkan terminal di dalam penumpang, kita bisa dapat dana sharing penghasilannya. Kedua yang bisa kita dapatkan di situ, retribusi parkir yang ada di belakang pelabuhan ada lapangan.” Ucap H. Kaharuddin Kadir.
Lanjut Kaharuddin, Area dekat Pelabuhan kemarin waktu rapat pembahasan APBD 2024 baru-baru ini di minta supaya itu difungsikan, karena kapal kalau mau berangkat ke Kalimantan, mobil mobil truk dari Enrekang bawa sayur, semua nya parkir di situ tidak dipungut parkir. Padahal itu milik pemerintah daerah, yang bisa dapatkan. Kalau dulu masih dapatkan retribusi kebersihan waktu masuk tiketnya manual.
“Jadi setiap pembelian tiket manual itu, kita ikutkan retribusi kebersihan, sekarang semua online, jadi susah mendapatkannya. Kenapa kita dulu bekerja sama dengan pelindo untuk itu, dengan pelni, karena semua penumpang yang mau lewat di Parepare tidak menutup kemungkinan makan dan sebagainya, sampahnya yang pungut ini dinas kebersihan, sehingga kita kenakan masing-masing tiket manual, tiket kebersihan, pertama itu yang kita mau aktifkan, kita minta pemerintah daerah, dinas perhubungan aktifkan itu lapangan parkir yang ada di belakang pelabuhan itu aset kita, tapi kalau di dalam kawasan pelabuhan dekat gazas itu boleh, terkecuali kalau ada kerjasama pemerintah dengan pihak Pelindo karena Pelindo ini operator.” Ungkap H. Kaharuddin Kadir
