PAREPARE, RADIOMESRA. COM — Kejaksaan Negeri Parepare bersama Pemerintah Kota Parepare dan unsur Forkopimda menggelar Rapat Koordinasi Tim Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Aliran Keagamaan dalam Masyarakat (PAKEM) Triwulan III Tahun 2025, Jumat (11/07/25).
Kegiatan strategis ini berlangsung di Aula Kejari Parepare dan menghadirkan berbagai pihak terkait, diantaranya perwakilan Polres Parepare, Kementerian Agama, Dinas Dukcapil, FKUB, FKDM, tokoh lintas agama, akademisi, hingga unsur kecamatan.
Rapat ini dibuka oleh Kasie Intelijen Kejari Parepare, Sugiharto, SH., MH., yang menyampaikan bahwa forum ini menjadi bagian dari kerja kolektif dalam menjaga stabilitas sosial dan keharmonisan antarumat beragama.
Kepala Kesbangpol, Rustam Asta, menyampaikan Tujuannya kegiatan tersebut adalah bagaimana melakukan deteksi dini dan pencegahan dini terhadap aliran kepercayaan yang di kota Parepare.
“Tujuannya adalah, bagaimana kita melakukan deteksi dini dan pencegahan dini, terhadap aliran kepercayaan yang di kota Parepare. Alhamdulillah, semua aliran kepercayaan yang ada di kota Parepare, Tadi ada yang di tampilkan Pak kasie intel ada 4 yang dianut selalu kita dalam pantauan, dan mereka masih dalam koridor yang sebenarnya. Pengawasan ini, diharapkan dapat mencegah adanya aliran kepercayaan, aliran keagamaan, yang tidak sesuai dengan ajaran agama dan kaidah yang terdapat pada agama yang bersangkutan.” Kata Rustam
Kepala Satuan Intelkam Polres Parepare, IPTU Burhanudin Indrawaspada, turut hadir dan menyatakan komitmen kuat aparat kepolisian dalam pengawasan, edukasi, serta kolaborasi lintas instansi. Ia menekankan bahwa intelkam juga turut memantau dinamika aliran kepercayaan dan akan memperkuat sinyal deteksi dini dari lingkungan terdekat warga.
Kegiatan ini juga mendapat dukungan dari unsur akademik, salah satunya disampaikan oleh Rektor IAIN Kota Parepare, yang menyatakan kesiapan institusinya untuk terlibat dalam kajian ilmiah dan pengumpulan data seputar aliran kepercayaan yang berkembang.
Kasie Intel Kejari Parepare juga menjelaskan bahwa saat ini terdapat empat aliran kepercayaan yang masih dalam pemantauan aktif, antara lain LDII, RTDI pimpinan Sudarto, Jamaah Islamiyah, dan Kalawayasekti. Meskipun demikian, semuanya dinilai masih berada dalam koridor pemantauan dan belum menunjukkan potensi gangguan berarti.
Salah satu persoalan yang juga mencuat dalam rapat tersebut adalah maraknya praktik nikah siri yang berdampak serius terhadap hak sipil anak dan pencatatan administrasi negara. Pemerintah Kota Parepare melalui empat camat telah diarahkan untuk melakukan pendekatan persuasif terhadap para tokoh agama dan penghulu informal agar warga diarahkan ke proses pernikahan resmi di Kantor Urusan Agama (KUA).
Di akhir rapat, seluruh peserta sepakat bahwa pengawasan aliran kepercayaan dan keagamaan tidak bisa hanya dilakukan oleh satu lembaga saja, tetapi perlu melibatkan semua elemen – dari aparat hukum, pemerintah, akademisi, hingga masyarakat sipil.
Rapat ini sekaligus mempertegas bahwa Pemerintah Kota Parepare berkomitmen membangun kota yang aman, toleran, dan religius, dengan mengedepankan edukasi, kolaborasi, dan perlindungan terhadap hak-hak seluruh warga negara.(**)
