PAREPARE, RADIOMESRA. COM – Politisi Demokrat kota Parepare yang juga wakil ketua DPRD periode 2019-2024 M. Rahmat Sjamsu Alam pada program Obras Rabu (02/07/25) mengungkapkan terkait aset di kawasan cempae meminta walikota untuk sebelum melakukan koreksi pencatatan aset melakukan konsultasi pada BPKP dan KPK sekaligus meminta saran.
“Harusnya pemerintah daerah, oleh Walikota menunjuk Sekda bersama Kabag hukum dan Kabid aset, untuk mencoba penguatan sebelum melakukan koreksi pencatatan aset. Kembali berkonsultasi ke BPKP, sebagai lembaga pemerintah yang melakukan pengawasan. Kemudian ke KPK supaya 2 lembaga yang atensi terhadap persoalan ini bisa disampaikan lebih awal dan memberikan masukan-masukan.” Kata Rahmat.
Lanjut Rahmat, kalau kedua lembaga tersebut memberikan meminta melakukan koreksi, karena ini kesalahan, tidak apa apa membentuk tim, sekda, Kabag hukum, dan Kabid aset, asisten, mungkin dilibatkan dari masyarakat sekitar disitu lurah, camat, supaya ada kepastian hukumnya.
“Lakukan itu sudah itu, kementerian Dalam negeri kemudianATR BPN kembali dibuatkan berita acara penguatan, kemudian BPKP. Supaya kalau BPKP-nya nanti turun mempertanyakan kembali, karena sudah tahu. Begitu juga KPK, tidak apa kita ke sana, kita mau lakukan koordinasi karena KPK, lakukan atensi terhadap ini. Ini monitoring. Kita kembali sampaikan, Saya yakin dengan penjelasan ini KPK juga pasti memahami sehingga nanti ke depan KPK tidak mempersoalkan lagi.” Jelas Rahmat
