PAREPARE, RASIOMESRA. COM – Kader PKS yang juga wakil ketua Komisi II DPRD kota Parepare Sappe lewat program obras Rabu (25/06/25) mengatakan sebagai salah satu partai pendukung TSM Mo, Sebelum tahapan kampanye Pilkada disampaikan bahwa SMA ini adalah bukan kewenangan daripada pemerintah daerah, jangan dimasukkan dalam janji politik karena akan sulit terlaksana karena ada regulasi yang belum mengatur kewenangan SMA.
“Meskipun ada pernyataan bahwa, bukan sekolahnya yang digratiskan tetapi anak-anak muridnya. iya boleh. Jadi pertanyaan memang karena hasil konsultasi pihak pemerintah daerah dengan pihak BPKP, tidak membolehkan. Tapi sudah terlanjur masuk dalam janji politik, apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah, kami mencoba memberikan, saran bahwa yang patut dilakukan pemerintah daerah adalah, mendorong agar seragam SMA gratis ini dimasukkan dalam RPJMD provinsi Sulawesi Selatan. ” Kata Sappe.
Wakil ketua DPRD kota Parepare periode 2018-2024 M. Rahmat Sjamsu Alam menambahkan Pakaian seragam sekolah ini sejak dulu dianggarkan tapi sifatnya terbatas hanya kepada siswa tidak mampu. Seiring dengan perjalanan itu di 2024 itu DPRD dan dinas pendidikan menambah anggaran pengadaan pakaian seragam sekolah untuk siswa baru SD dan SMP untuk semua siswa negeri, karena waktu itu 2024 itu ada namanya DAU peruntukan untuk pendidikan.
“Ada anggaran kurang lebih 40 miliar di tahun 2024, dengan dasar itulah, kita bersama dengan dinas pendidikan dan DPRD waktu itu bersepakat untuk seluruh siswa negeri dengan nilai kurang lebih 45 miliar. Yang terdiri dari, dulu hanya baju dan celana, ini lengkap. Sepatu, tas, seragam lengkap dengan nilai kurang lebih 1 juta untuk satu siswa, SD 2600 kurang lebih, SMP 2600 lebih, dengan nilai 1 juta per siswa. 5 Milliar lebih kita anggarkan dalam pembahasan APBD 2024 ke depan itu swasta madrasah boleh tidak ada masalah selama dia menjadi warga Parepare.” Kata Rahmat.
