PAREPARE, RADIOMESRA. COM – Anggota Badan Anggaran DPRD kota Parepare yang politisi partai Gerindra kota Parepare Dr. kamaluddin Kadir menjawab pertanyaan pendengar radio mesra di program Obras Jumat (16/05/25) terkait beras bantuan pemerintah mengatakan jika DPRD kota Parepare sudah pernah membahas hal tersebut
“Kebetulan kita dibanggar terkait dengan ini sebenarnya pernah kita bahas dibanggar. Beras ini ada dua, yang satu disalurkan oleh pemerintah melalui dinas sosial, ada juga yang disalurkan melalui pemerintah melalui dinas ketahanan pangan. Di Dinas ketahanan pangan itu ada dua CBP dan BPBP untuk pengendalian harga pangan yang beredar di masyarakat.” Kata Dr. Kamaluddin.
Lanjut Dr. Kamaluddin Kadir, kalau di Ketahanan Pangan Cadangan beras pemerintah itu 2024, diberikan 6 bulan. karena pemerintah waktu lalu memberikan 6 bulan pemerintah juga melalui pemerintah pusat melalui cadangan beras pemerintah itu 6 bulan tapi dengan regulasi dari Bapanas karena ini dikeluarkan dari badan ketahanan pangan nasional kemarin ditambah 3 bulan.
“Jadi, setiap tahun sebenarnya Bapanas itu melalui pemerintah daerah di dinas ketahanan pangan itu, 9 bulan CBP-nya (cadangan beras pangan) itu di berikan 10 kilo per bulan. Jadi 9 bulan untuk tahun ini ditunda, bukan hilang tapi ditunda. Karena kemarin, ada dua indikator atau dua alasan. Yang pertama karena menjelang kontestasi pemilu di negeri kita, yang kedua untuk menyerap gabah-gabah yang ada di petani kita di seluruh Indonesia. Karena kalau ini di salurkan, siapa yang mau ambil karena pasti impor sekarang pemerintah tidak mau impor.” Ungkap Dr. Kamaluddin
