PAREPARE, RADIOMESRA. COM – Ketua Komisi I DPRD kota Parepare DR. Kamaluddin Kadir lewat program Obras Jumat (02/05/25) mengatakan P3K dan ASN Secara regulasi sama semuanya abdi negara. Cuma kalau PNS itu yang dulu-dulunya di kenal ASN dulu ada juga namanya honorer, sekarang ini tidak ada di ganti P3K (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja).
“Mereka yang masuk setiap 3 tahun, akan dievaluasi, yang bagus, yang berkinerja bagus dipertahankan, yang tidak berkinerja bagus mungkin diberhentikan. Yang kemarin ini, sebagian APBN melalui Dana Alokasi Umum, peruntukan untuk P3K, kemudian selebihnya lagi adalah APBD. Kita kemarin Parepare mendapatkan DAU peruntukan untuk P3K tahun sebelumnya itu sebelumnya itu 7 miliar kita sudah mengangkat formasi 200 P3K bulan lalu pengangkatan, kemudian tahun ini kita buka lagi 1.132, cuma kemarin kita mendapatkan DAU peruntukan itu sebesar 21 miliar. Karena formasi terlanjur dibuka 1.132, DAU peruntukan 21 miliar ini tidak cukup. Untuk mencukupi itu dibebankan kepada APBD.” Kata Dr. Kamaluddin.
Lanjut Anggota Banggar ini, kemarin DPRD sudah menyiapkan anggaran untuk Juli sampai dengan Desember 2024 sebesar 28,7 miliar, untuk tahun depan Januari sampai Desember akan menyiapkan lagi anggaran dari APBD itu kurang lebih 46 miliar. karena ini sudah 1 tahun 2026.
“Jadi kira-kira nanti kalau ini pengangkatan pertama mulai bulan 10 Oktober sampai Desember, itu anggarannya sudah ada mungkin dari 28,7 miliar itu yang sudah kita anggarkan sudah terpakai sebagian karena sudah berkurang. dari bulan Juli, Agustus, September, 3 bulan. Mungkin tinggal 3 bulan lagi kita siapkan atau bayarkan. Yang jelas P3K yang berdatabase di kota Parepare yang terdaftar di BKPSN di perkuat lagi dengan data di BKN secara nasional. Kita memang prioritaskan pegawai-pegawai. Karena pegawai kita banyak sekali, database yang ada di pemerintah Daerah, kurang lebih 1000 hampir 2000-an. Kemarin data yang kita terima masih ada kurang lebih 700 ini yang kita mau habiskan semua.” Jelas Dr. Kamaluddin
