PAREPARE, RADIOMESRA. COM – Lewat program Obras Selasa (29/04/25) Ketua DPRD kota Parepare Ir. H. Kaharuddin Kadir M.Si mengatakan Parepare memang sudah UHC. Tahun DPRD kota Parepare menganggarkan kurang lebih 26 miliar untuk pembayaran BPJS.
“Sudah ada sebelum Walikota ini sudah kita tetapkan anggarannya, tapi bukan berarti bahwa bukan programnya Walikota sekarang, karena pemerintahan itu tidak boleh dipilih-pilih. Ini pemerintahan sustainable development, artinya pembangunan yang berkelanjutan ini memang perlu ada kehati-hatian pemerintah sekarang menyikapi efisiensi.” Kata H. Kaharuddin.
Lanjut H. Kaharuddin, dirinya juga menyampaikan jangan sampai gara-gara efisiensi kinerja pemerintah dalam melayani masyarakat menjadi turun ini yang perlu menjadi catatan pemerintah daerah sekarang.
“Karena jangan sampai kita sibuk melakukan efisiensi, tanpa ada pertimbangan terkait dengan kinerja. Jadi kalau ada hal yang mau di efesiensikan, sementara kita sudah memperkirakan kalau ada pengurangan anggaran di sini pasti menurunkan kualitas pelayanan, Kalau saya, Jangan. Karena yang lebih utama itu adalah pelayanan kepada masyarakat, karena itu bisa berdampak. Ini fisiensi boleh dikata penyakit seluruh Indonesia, karena ada Inpres, kecermatan seorang kepala daerah dalam menyiasati ini inpres dan surat edaran Mendagri itu perlu secermat cermatnya.’ kata Kaharudfin
