PAREPARE, RADIOMESRA. COM – Mantan Wakil ketua DPRD kota Parepare periode 2019-2024 yang juga ketua DPC partai Demokrat kota Parepare M. Rahmat Sjamsu Alam SH. Mengatakan aset pemerintah daerah yang tercatat tentu pemanfaatannya harus betul butuh kajian, apakah itu perlu di pihak ketigakan atau tidak. Hal tersebut di sampaikan Rahmat Sjamsu Alam saat di temui tim liputan jelajah kota usai melaksanakan sholat ashar berjamaah di Masjid raya kota Parepare Rabu (22/01/25).
“Kalau tidak di pihak ketigakan, bisa dimanfaatkan untuk usaha-usaha ekonomi rakyat. Karena bangunannya sebetulnya masih bisa dimanfaatkan, sambil menunggu investasi yang datang untuk bisa dimanfaatkan. Yang kedua, persoalan selama ini, kalau dia sifatnya UMKM untuk masyarakat, disini problem di mana-mana itu, adalah banyak mengakomodir kepentingan, sehingga bukan yang memang berjiwa UMKM yang masuk, usaha-usaha yang difasilitasi untuk masyarakat, seperti pasar lods, dan tempat-tempat fasilitas yang disiapkan pemerintah.” Ucap Rahmat.
Lanjut Rahmat, hal yang kedua, persoalan regulasi tidak tegas, yang ketiga adalah seolah-olah pemilik pertama itu adalah pemilik selamanya, sehingga saat mereka tidak mampu berusaha, untuk yang di fasilitasi oleh pemerintah itu dipersewakan lagi kepihak ketiga.
“Harusnya ada regulasi yang kuat. Contoh minimal 3 bulan tidak melakukan usaha sendiri bisa diganti dengan usaha lainnya. Sehingga tidak ada upaya sewa menyewa. Karena selama ini di mana-mana di pasar, pertama mereka punya kontrak dengan pemerintah, setelah itu dipersewakan. Oleh karena ini perlu memang Ada kajian kajian tertentu. Saya ada mengilhami bahwa pemerintah seharusnya aset yang dimanfaatkan untuk menghasilkan PAD, sehingga masyarakat tidak terlalu terbebani. Tapi pemerintah memanfaatkan aset-aset yang ada seperti itu, harus dimanfaatkan untuk menghasilkan PAD sehingga kita tidak membebani masyarakat.” Jelas Rahmat
