PAREPARE, RADIOMESRA. COM – Ketua Komisi I DPRD kota Parepare DR. Kamaluddin Kadir lewat program Obras belum lama ini mengakui pihaknya sudah minta pendapat mulai dari camat dan lurah dan pernah mengingatkan kemudian disusul dengan PUPR, Perindag dan PTSP persoalan izin bangunan tinggal, izin operasional terkait dengan ritel modern yang ada.
“Kita persilahkan kepada pemilik pengusaha untuk membicarakan, dan kami juga persilahkan kepada pemerintah daerah melalui forum penataan ruang, karena di dalamnya ada orang perdagangan, berhubungan ada orang bagian hukum, satpol PP, dan PUPR sendiri Diketuai oleh asisten, kemudian mereka rapat untuk menentukan apakah dengan izin PGB, izin operasionalnya, kalau izin PGB boleh mendirikan bangunannya, tapi tidak berbentuk retail, ini yang kurang dilaksanakan.” Kata DR. Kamaluddin.
Lanjut DR. Kamaluddin, Dewan melalui forum penataan ruang di ingatkan agar supaya forum penataan ruang ini bekerja lebih aktif, dan intens berkomunikasi. Jangan karena pernah melakukan rapat, izin keluar satu atau dua orang saja, tidak melibatkan forum penataan ruang, sehingga izin nya keluar, ini yang bermasalah.
“Orang sudah beroperasi, kita ketahui sudah melanggar, baru kita mau berselisih, berdiskusi, mengatakan boleh, atau tidak. Kami ingatkan pemerintah daerah, agar forum penataan ruang ini diaktifkan. Di sanalah keputusan, sebelum menuju ke PTSP. Jadi PTSP dalam posisinya sebagai eksekutor, kalau menu-menu yang sudah tersedia sudah terisi, secara otomatis PTSP tingga klik enter sudah tercetak.” Jelas DR. Kamaluddin.
