PAREPARE, RADIOMESRA. COM – Bappeda kota Parepare melaksanakan rapat finalisasi rancangan akhir Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah atau RPKD kota Parepare tahun 2024-2026. Rabu (04/09/24). Kepala Bappeda kota Parepare Zulkarnaen Nasrun mengatakan dokumen ini dibutuhkan dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan utamanya RPJMD LPDP RPD dan lain lain.
“Ini juga akan digunakan nanti pada tahap penyusunan RPD hasil pilkada kota Parepare. RPKD ini disusun berdasarkan Permendagri nomor 53 tahun 2020, tentang tata cara, tata kerja, dan penjelasan kerja serta pembinaan kelembagaan sumber daya manusia tim koordinasi penanggulangan kemiskinan kabupaten kota atau TPKPKD. Jadi setiap kabupaten kota, berkewajiban menyusun rencana penanggulangan kemiskinan daerah, karena RPKD disusun berdasarkan RPD.” Kata Zulkarnaen.
Lanjut Zulkarnaen, Pada saat penyusunan RPJP hasil pilkada kota Parepare nantinya, maka akan disusun pula dalam penyusunan review RPKD ini untuk disesuaikan dengan kebijakan-kebijakan dari hasil pemilihan presiden, gubernur, dan walikota terpilih. Karena pasti ada beberapa strategi strategi baru dalam rangka pengurangan angka kemiskinan di daerah utamanya di kota Parepare.
“Rancangan akhir RPKD kota Parepare tahun 2024-2026 ini, merupakan penyempurnaan dan rancangan RPKD, yang disusun berdasarkan saran dan memasukkan dari semua stacholder, baik SKPD maupun beberapa lembaga-lembaga yang lain yang berhubungan langsung dengan penurunan angka kemiskinan.” Ungkap Zulkarnaen
Tambah Zulkarnaen, Pertemuan kali ini merupakan pertemuan ketiga yang bertujuan untuk melakukan finalisasi dalam rancangan akhir RPKD di kota Parepare.
“Dan Alhamdulillah banyak saran yang aktif, masukkan dengan rancangan ini, dan ini disesuaikan dengan target yang sudah ditetapkan oleh provinsi Sulawesi Selatan, dan kota Parepare, untuk percepatan penurunan angka kemiskinan di kota Parepare, utamanya angka kemiskinan ekstrem. Jadi setelah dokumen ini, Bappeda berkewajiban bersama SKPD terkait akan menyusun rencana aksi daerah Penanggulangan kemiskinan berdasarkan RPKD ini. Jadi setelah dokumen ini akan disusun oleh dokumen RKPD dan rencana aksi daerah, ini akan masuk dalam rencana kerja masing-masing SKPD untuk melaksanakan sesuai dengan arahan dari dokumen. Sekira ini didukung penuh dari bapak walikota Parepare bapak Dr Drs Akbar Ali terkait dengan penurunan angka kemiskinan utama ekstrim, karena memang ini selalu ditanyakan oleh pusat terkait dengan persentase angka kemiskinan setiap triwulannya.” Tambah Zulkarnaen.
Turut mendampingi Kepala Bappeda, Kepala Bidang Perencanaan SDM dan Sosbud Syarifullah dan jajaran Bappeda. Hadir tenaga ahli dari Universitas Muhammadiyah Parepare, Dr Syarifuddin Yusuf, dan Dekan Fakultas Ekonomi Umpar, Dr Yadi Arodhiskara.
