PAREPARE, RADIOMESRA. COM – Anggota Badan Anggaran DPRD kota Parepare yang juga anggota Komisi 3 Melalui Program Obras Rabu (05/07/24) mengungkap jika komisinya telah mengundang sejumlah SKPD untuk meminta kajian dalam rangka revisi perwali terkait Retail modern di Parepare.
“Komisi 3 kemarin, setelah mengundang bagian hukum, perindag, dan PTSP, kita minta kajiannya dulu dalam rangka revisi perwali. Ini kita mau lihat dulu. Jadi kita harapkan agar supaya perwali jangan dulu dilaksanakan, walaupun rencana pemerintah untuk membuka peluang ini sebenarnya bagus dalam rangka peningkatan investasi.” Jelas Dr. Kamaluddin.
Lanjut Ketua Harian DPC Partai Gerindra ini, Mereka harus melihat dari berbagai sisi, berbagai sektor, Jadi di lihat pasti plus minusnya ada. Pihaknya harus bijak juga dalam rangka melihat ini.
“Kita kemarin di komisi tiga mengharapkan agar supaya kita minta kajiannya sebelum ini pelaksanaan dilaksanakan. Kita stop dulu, agar supaya kita mau melihat sama sama kajian terkait dengan tingkat kepadatan, kemudian tingkat pertumbuhan penduduk, tingkat potensi kemitraan dengan UMKM, dan tingkat investasinya bagaimana.” Terang Dr. Kamaluddin.
Ketua Percasi kota Parepare menambahkan indikator terkait penerapan penyerapan tenaga kerja kemudian ada lagi perda yang sudah di tetapkan kemarin dari komisi tiga, yaitu inisiatif itu Perda nomor 11 tahun 2023 tentang pemberdayaan pengembangan dan perlindungan koperasi dan usaha mikro.
“Jadi dua perda ini, nomor 10 dan 11 ini sedikit tidak berkesesuaian dengan perwali ini. Di satu sisi kita mengharapkan agar supaya usaha mikro, koperasi ataupun usaha klontong masyarakat bisa berkembang, di dalam Perda ini kita sebut. Di sisi lain usaha ritel modern Itu juga dibuka peluangnya sebesar-besarnya.” Tambah Dr. Kamaluddin.
