PAREPARE, RADIOMESRA. COM – Anggota Badan Anggaran DPRD kota Parepare Dr. Kamaluddin Kadir mengungkapkan lewat program obras radio mesra Selasa (21/11/23) untuk bidang kesehatan harus bisa di pastikan terakomodir tuntas sehingga tidak boleh APBD disahkan kalau persoalan mandatori belum diselesaikan lebih dahulu.
“Bidang kesehatan harus tuntas, jadi tidak boleh APBD disahkan kalau persoalan mandatori belum diselesaikan lebih dahulu nanti persoalan yang lain baru diurus.” Kata Dr. Kamaluddin
Legislator yang kembali maju dari dapil ujung di partai Gerindra no urut satu ini melanjutkannya, untuk tahun 2024 DPRD akan mengupayakan tanggungan PBI APBD melalui APBD kepada masyarakat untuk kesehatan akan tingkatkan dengan nilai kisaran 25-26 Milyard.
“Kita akan tambah karena masih banyak warga kita yang akan kita harus akomodir, untuk masuk menjadi tanggungan BPJS. Ini dalam rangka memprioritaskan program UHC yang ada di kota Parepare. Karena tahun depan, target UHC oleh BPJS itu akan menaikkan menjadi 97%, semua warga harus tertanggulangi BPJS, sejalan dengan program pemerintah di bidang kesehatan 20% yang harus menjadi mandatory di setiap kabupaten/kota melalui APBD. Jadi persoalan BPJS di APBD ini menjadi perhatian khusus kami, terutama saya yang kebetulan berada di badan anggaran yang selalu kami cermati yang sifatnya wajib yang ada di APBD.” Jelas Dr. Kamaluddin.
