PAREPARE, RADIOMESRA. COM – Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Parepare bekerjasama dengan Badan Kordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Propinsi Sulawesi Selatan menggelar Sosialisasi Pembinaan Kesehatan Alat Reproduksi bagi Remaja berisiko tinggi atau anak putus sekolah di aula dinas DPPKB Ahad (10/09/23). Kegiatan tersebut menghadirkan sejumlah anak putus sekolah dengan pembicara berasal dari ketua Pokja bidang KB BKKBN Sulsel Muh. Ihsan.
Kepala dinas DPPKB Amarun Agung Hamka pada media mengatakan kelompok yang beresiko tinggi dalam hal anak yang ditakutkan yang karena putus sekolah, cepat menikah, akan melahirkan anak yang tentunya tidak harapkan semua kategori masuk dalam kategori stunting.
“Alhamdulillah hari ini kami mendapat sebuah program dari BKKBN provinsi Sulawesi Selatan sebagai sebuah kota, yang mana dinamika sebagai sebuah kota itu banyak timbul masalah khususnya anak jalanan, anak putus sekolah. Sehingga dilaksanakanlah kegiatan seperti ini, yaitu kegiatan kepada kelompok yang beresiko tinggi dalam hal anak yang ditakutkan karena putus sekolah, cepat menikah, akan melahirkan anak yang tentunya kita tidak harapkan semua kategori masuk dalam kategori stunting. Jadi kegiatan ini cukup positif bagi kota Parepare, kita berharap BKKBN provinsi Sulawesi Selatan tetap memberikan perhatian di kota Parepare. Jadi yang kita laksanakan pada pagi hari ini, kita undang anak jalanan anak putus sekolah ke tempat kita untuk diberikan pemahaman bahwa anak-anak harus bisa merencanakan kehidupannya, walaupun dia putus sekolah, walaupun dia anak jalanan dalam hal kapan dia harus menikah, kapan dia harus merencanakan untuk memiliki anak, sehingga tidak melahirkan sebuah kondisi yang sangat, sehingga lingkaran-lingkaran kemiskinan terus terjadi di kota kita.” Ungkap Hamka
Ketua Pokja bidang KB BKKBN Sulsel Muh. Ihsan dalam pemaparannya mengatakan negara bertanggung jawab kepada seluruh warganya termasuk pada anak-anak yang putus sekolah
“Ada Parepare, Palopo, Bone, Makassar. Ini kegiatan yang ketiga kami laksanakan di bidang KB. Kegiatan ini negara bahwa sesuai UU, negara bertanggung jawab kepada seluruh warganya termasuk pada kita anak-anakku yang putus sekolah anak-anak yang putus sekolah. Ada beberapa hal yang dijelaskan pak kadis terkait dampaknya.” Jelas Ihksan
