PAREPARE, RADIOMESRA. COM – Terkait pengggaran DPRD memang di lengkapi Tenaga ahli. Hal tersebut di sampaikan anggota pansus ranperda terkait komunikasi dan informasi Rudy Najamudin saat di temui di kafe Alya Senin. (17/07/22).
“Nantikan Butuh Kajian karena kita di DPR itu ada tenaga ahli 3 orang di bidang pembangunan, bidang hukum bidang pendidikan juga di bidang teknologi nanti kita minta tanggapannya, bagaimana cara penganggaran. Karena sekarang ini penganggaran ini berbasis mandatori namanya kewajiban. bayangkan dulu DAU (Dana Alokasi Umum) kita pemerintah daerah bisa seenaknya mengatur, sekarang tidak bisa. Sekarang ada mandatori 20% untuk pendidikan 15% untuk kesehatan dan 10% untuk infrastruktur. Tetapi sebelum itu kita bagi dulu mandatori untuk pegawai gaji pegawai belanja air dan lain lain.” Jelas Rudy
Lanjut Ketua Komisi I DPRD kota Parepare ini, jadi kedepannya APBD akan di maksimalkan dan semua program kegiatan yang terlaksana yang skala prioritas biasanya paling lama 3 bulan.
“Biasanya satu bulan kalau saya, kalau saya jangan satu bulan. Tetapi dengan adanya laporan pertanggungjawaban walikota, kemudian APBD pokok 2024, ada APBD perubahan 2023, tentu Perda ini tidak boleh mengganggu tahapan ini. Karena ini adalah rutinitas kita. Jadi ini dulu yang kita prioritaskan laporan pertanggungjawaban walikota yang harus berakhir bulan ini. Kemudian masuk penyerahan APBD pokok 2024, kemudian kita lanjut pembahasan APBD perubahan. Yang jelas tahun ini, Perda ini kita akan sepakati dengan dengan eksekutif. Kami di setiap komisi ada 4 target, jadi kalau 4 x 3 ada 12, kemudian juga ada bamperda empat seperti ada 16 Perda inisiatif yang tadi diusulkan. Dalam tahun ini sudah 6, dan ini harus kita capai target karena fungsi kami di legislasi harus digenjot.” Ungkap Rudy
