PAREPARE, RADIOMESRA. COM – Pemerintah Kota (Pemkot) Parepare menyerahkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pertanggungjawaban Anggaran Belanja Pendapatan Daerah (ABPD) Tahun Anggaran 2021 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Parepare.
Ranperda ABPD tahun anggaran 2021, diserahkan oleh Wali Kota Parepare, Taufan Pawe, kepada Ketua DPRD Nurhatina Tipu di Ruang Paripurna Sekretariat DPRD Kota Parepare, pada Senin (04/07/22).
Taufan Pawe memaparkan, sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, tentunya penyampaian laporan menjadi salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2021.
Tak hanya itu, Wali Kota Parepare juga mengatakan, pertanggungjawaban keuangan Pemkot Parepare tahun 2021 juga ini pasti berafiliasi Dengan Opini yang didapatkan yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
“Penyerahan ranperda terkait pertanggung jawaban Anggaran pemkot Parepare 2021 kepusat ini pasti berapiliasi dengan opini yang kami dapatkan yaitu WTP. WTP itu adalah opini kemampuan daerah menyajikan batang tubuh APBDnya. Saya rasa pembahasan ini mungkin tidak mengalami kendala atau kesulitan karena sudah ada poin besarnya yaitu kami mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian. Saya harus katakan pemeriksaan BPK Itu hanya sample, tidak mungkin memeriksa keseluruhan dan bisa saja anggota dewan bisa melihat sisi lain, tapi jujur saya katakan, opini WTP kita ini bukan untuk pemkot saja, tapi eksekutif dan legislatif itulah pada saat penerimaan naskah WTP harus berdampingan dengan ketua DPRD, Sudah 6x.” Kata Taufan
Sementara, Wakil Ketua II DPRD Kota Parepare Rahmat Sjamsu Alam mengatakan, Ranperda tentang pertanggungjawaban APBD TA 2021 sesuai PP 12 Tahun 2019 tentang Keuangan Daerah pasal 194 ayat 1 mengatakan, Kepala Daerah menyerahkan Ranperda pertanggungjawaban APBD kepada DPRD sejak atau setelah enam bulan tahun anggaran berakhir.
DPRD telah menjadwal persetujuan bersama di bulan tujuh. Semoga dalam tahapan pembahasan ini bisa berjalan aman dan lancar.
