PAREPARE, RADIOMESRA. COM – Kebijakan ekonomi itu lahir bukan hanya dari wali kota tapi ada aspirasi masyarakat ada lembaga legislatif semuanya itu muaranya di kebijakan politik yang diakomodir menjadi kebijakan ekonomi. Hal tersebut di tegaskan Kabag Ekonomi Setdako Kota Parepare Basuki Busrah saat hadir sebagai narasumber pada IBH belum lama di radio Mesra Parepare.
“Jadi yang mendrive kebijakan ini adalah kebijakan politik wali kota dipilih oleh masyarakat jadi output dari semua itu adalah tanggung jawab kita bersama kalau dikatakan bahwa wali kota bertanggung jawab penuh bertindak sendiri Saya kira itu tidak benar kami di bidang ekonomi sangat rajin memproduksi nota pertimbangan ke beliau ada yang ditolak ada yang diterima.” Kata Basuki.
Lanjut Basuki kebijakan tersebut merupakan bagian dari visi walikota dan keinginan ada batasan pembiayaan untuk itu tidak semua yang di inginkan itu bisa diakomodir.
“Pertanyaannya kenapa mesti ke kontruksi karena data menunjukkan bahwa data konstruksi itu menunjukkan memberi multiplayer 30% kita tidak bisa memberi uang kepada orang yang tidak bisa belanja misalkan uang Rp 600 Milyar kalau misalnya uang 600 miliar dikasih kuliner sanggup tidak menjual omset sampai 600 M uang itu harus disimpan di sebuah laci yang menimbulkan multi player besar dari data kontruksi itu menyumbang multiplayer 30% dari pertumbuhan ekonomi kita jadi kalau cepat pertumbuhan ekonomi kita ya disimpan disektor kontruksi.” Jelas Basuki.
Basuki Menambahkan cuma mungkin memang analisanya perlu lebih dalam bahwa kontruksi apa melibatkan banyak tenaga kerja atau tidak disitu pointnya karena misalnya yang dibangun adalah ikon ikon kota Parepare itu bagian dari LPJM visi walikota yang disetujui oleh legislatif
