PAREPARE, RADIOMESRA. COM – 2 Tokoh Pendidikan kota Parepare masing masing Ketua Komisi II DPRD kota Parepare yang lingkup kerjanya salah satunya terkait pendidikan Dr. Kamaluddin Kadir dan Ketua Dikdasmen (Majelis Pendidikan dasar dan Menengah) Perguruan Muhammadiyah Dr. Parman Parid menyikapi terkait banyaknya plt kepala sekolah di parepare pada program bincang heboh (BH) Sabtu (04/09/21).
Dr. Kamaluddin kadir mengungkapkan penunjukan Plt Ini sedikit merisaukan karena dalam regulasi seorang Plt kepala sekolah UPTD selain itu dia tidak bisa berhak bertanda tangan di ijazah.
“karena dalam regulasi Ini dianggap nanti tidak berfungsi dengan bagus tidak dianggap sah secara legalitas karena yang bertanda tangan di situ adalah Plt tapi permendagri tadi sudah disebutkan bahwa seorang Plt boleh bertanda tangan ketika dia mendapat surat mandat untuk tapi untuk memberikan definitif bahwa apakah dia menjabat definitif mesti harus secepatnya melalui baperjakat.” Kata Sekertaris Fraksi Gerindra ini.
Politisi Dapil Ujung ini menambahkan kalau melihat data ini data jumlah siswa SD, SMP itu 29.000 jumlah sekolah 115 SD dan SMP sementara jumlah guru 2300 jadi kalau mencari sekarang kepala sekolah tidak sulit.
“Mungkin cuma ada tahapan calon yang harus dilalui dulu untuk menduduki kepala sekolah inilah yang tadi saya sampaikan bahwa porsi anggaran yang mestinya 20% bisa dialokasikan nanti tahun ini kirim 2 tahun depan kirim 2 lagi kan bisa jadi semua untuk menghindari nanti tapi itu lagi persoalan sumber daya ada situasi yang semestinya kita lihar ada tapi tidak.” Urai Dr. Kamaluddin
Dr. Parman menambahkan, dirinya termasuk gelisah mendengar bahwa terlalu banyak plt kepala sekolah.
“Keluhannya, masuk ke Muhammadiyah dan melihat di situ ada pencatatan dan persyaratan itu bukan misalnya 1 hari atau 1 minggu atau 1 bulan kemudian sudah memenuhi syarat cakep belum tentu lulus berarti memang dia itu harus ada PLT sampai menunggu ini masyarakat tidak paham padahal sebenarnya cari tahu dulu sebelum berpolemik bisa.” Jelas Dr. Parman
