PAREPARE, RADIOMESRA. COM — Masyarakat Parepare memuji sikap komitmen koalisi tiga partai di DPRD. Yakni Partai Nasdem, Gerindra, dan PDIP. Koalisi itu mencuat lewat aksinya memboikot rapat paripurna persetujuan laporan pertanggungjawaban (LPJ) APBD) 2020, Kamis (08/07/21).
Pujian masyarakat berdatangan lewat media sosial. Mereka mendukung aksi boikot yang dilakukan delapan legislator. “Kalau memang ada yang tidak benar, kenapa mau terima LPJ-nya. Saya jempol partai yang menolak,” tulis Amiruddin Tino di kolom komentar Facebook.
Sementara itu, salah seorang dengan nama akun Facebook Bustam Husain juga memuji perjuangan koalisi yang komitmen memboikot paripurna itu. “Itu baru wakil rakyat jika ada ‘counter and balance’ dengan eksekutif. Jangan semua jadi yes man!,” ujarnya.
Atas komitmen delapan Legislator itu, Tak sedikit masyarakat yang menghaturkan doa. Salah satunya, Suaib Mansur lewat kolom komentar Facebook. “Selamat menjalankan amanah rakyat pak. Semoga sehat dan bahagia selalu. Amiin,” tulisnya.
Salahsatu Warga Parepare, M Haris Syah menyampaikan kebanggaannya, sebab koalisi Nasdem-Gerindra-PDIP betul-betul memperjuangkan apa yang jadi aspirasi warga. Penganggaran TPP bagi ASN, bantuan bahan pokok bagi warga terdampak Covid, bantuan modal bagi UMKM, hingga realisasi usulan musrenbang, semuanya sangat mewakili keinginan pelbagai lapisan masyarakat Parepare.
“Kita pasti mencatat dan mengingat wakil rakyat yang memperjuangkan semua ini. Juga tentu tidak akan lupa mereka yang mengkhianati suara kami. Termasuk suara kami untuk salah satu legislator PPP di Bacukiki, ” tegas mantan jurnalis FAJAR dan Tribun Timur ini.
Adapun 8 anggota DPRD tergabung dalam koalisi itu yakni Yasser Latief, Tasming Hamid, Asmawati, dan Suyuti dari fraksi Nasdem. Selanjutnya Kamaluddin Kadir, Yusuf Lapanna dan Andi Amir Mahmud dari Gerindra. Serta Legislator PDIP Apriyani Djamaluddin.
Sebelumnya Ketua Fraksi Nasdem DPRD Parepare Yasser Latief mengatakan, aksi boikot itu, kata dia, dipicu ketidakpuasan DPRD terhadap keengganan Walikota menganggarkan TPP bagi PNS, tak memprioritaskan bantuan Covid-19 untuk masyarakat, dan hasil musrenbang dan reses DPRD yang kurang diperhatikan.
