PAREPARE, RADIOMESRA. COM – Ketua Komisi II DPRD kota Parepare Kamaluddin Kadir lewat program Obras radio mesra selasa (08/06/21) mengungkapkan Terkait kuota P3K (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) terus kepada guru-guru sesuai dengan Imbauan pemerintah sudah diputuskan bahwa akan dibuka kuota untuk penerimaan guru satu juta lebih.
“Beberapa waktu lalu kami dari komisi 2 bersama dengan dinas terkait kami berkunjung ke kementerian pendidikan dan kementrian PAN RB kami mempertanyakan berita tersebut. dan dibenarkan oleh kedua kementerian bahwa memang akan dibuka formasi guru tapi dengan P3K (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja) dan kami juga mempertanyakan bahwa pengangkatan ini apakah dibebani melalui APBD atau APBN.” Kata Kamaluddin.
Tambah legislator gerindra tersebut, berdasarkan dan informasi dari dua kementerian bahwa P3K nantinya akan APBN yang membiayai jadi dengan dasar itu DPRD mengorek terus informasi terkait sistem penerimaan P3K nantinya.
“Jadi penerimaan P3K itu akan disebar di seluruh Indonesia. kemudian penerimaan seleksi nya itu pada guru P3K itu diseleksi sesuai dengan bidang studi. ini agak mudah ini karena banyak jumlah guru guru honorer yang menyampaikan yang telah menyampaikan aspirasinya ke Jakarta. mungkin dari pemerintah menanggapi sehingga keluarlah formasi seperti ini. seperti tahun lalu juga bidang kesehatan terutama perawat dan lainnya. pernah juga dibuka formasi jadi informasi yang kami terima di 2 kementerian setelah kembali ke parepare kami juga langsung mengadakan koordinasi dengan lembaga teknis yang terkait dengan formasi nanti ini yaitu dinas pendidikan dan BKPSDM terkait juga dengan organisasi guru honorer yang ada di kota Parepare.” Jelas Kamaluddin
Lanjut Aleg dapil ujung tersebut dirinya mengharapkan dari informasi yang akan buka satu juta harapan komisi II DPRD mengimbau kepada dinas supaya diusulkan memperbanyak. tapi informasi yang terima dari BKPSDM bahwa formasi untuk kota Parepare cuma adanya 135.
“29 diantaranya itu adalah P3K khusus untuk guru. kita belum pasti karena informasi belum jelas berapa nantinya guru TK, SD, SMP tapi jumlah kuota sudah ada 29. kita merasa kenapa hanya 29 sementara kuota banyak sekali. dibanding daerah lain yang ada di Sulsel menerima kota itu rata-rata kurang lebih 500. kita prihatin dengan kondisi ini. kita tidak tahu apa dasarnya sehingga penetapan di parepare dapat 29.”Terang Kamaluddin.
Setelah memanggil Dinas Pendidikan, BKPSDM diperoleh alasan bahwa memang Parepare awalnya itu menyampaikan laporan 136 tapi pada akhirnya datang imbauan kembali bahwa diteliti akhirnya diperiksa dan dikirim lagi 39 setelah dari pusat akhirnya turun 29.
“Alasan yang disampaikan kepada kami kemarin melalui rapat dengar pendapat beserta anggota anggota komisi 2 lainnya, alasan pertama bahwa kondisi wilayah. Wilayah kita kecil dibanding daerah lain di Sulawesi Selatan seperti Bone, Gowa dan barru itu banyak hampir 500. yang kedua jumlah sarana sekolah yang kita juga sedikit dibanding dengan Bone, Wajo, barru dan gowa begitu juga dengan jumlah guru guru-guru kita di parepare itu kurang lebih 2300-an sekolah TK, SD, dan SMP karena kondisi itulah dihitung berdasarkan kebutuhannya untuk setiap sekolah.” Terang Kamaluddin
