PAREPARE, RADIOMESRA. COM – Pada program Obras Selasa (19/01/21) Ketua Komisi II DPRD kota Pare Kamaluddin Kadir mengatakan Data yang di akui sekarang adalah data yang diverifikasi melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
“Pemberian bantuan ini berdasarkan itu, kemarin kita sudah ingatkan dinas sosial supaya masyarakat yang masuk kedalam DTKS keluar namanya dari pemberian bantuan melalui APBN itu kalau bisa dicover oleh APBD. Dinas sosial sudah mengiyakan itu begitu pula masyarakat yang betul tidak masuk dalam DTKS kita sudah sampaikan kedinas sosial.” Ungkap Kamaluddin
Lanjut Anggota Fraksi Gerindra, jadi masyarakat yang masuk dalam DTKS berikut dengan masyarakat yang tidak masuk dalam DTKS wajib oleh APBD untuk mengcover. Di komisi II juga sudah mendiskusikan dengan tim dibanggar sudah membahas untuk tahun ini.
“Melalui pagu wilayah ini ada 4 milyar didinas sosial itu dalam rangka pemberian sekaligus pembagian peralatan pada mereka yang berusaha. Dari dana ini juga diberikan bantuan dalam bentuk rastra. data yang saya pegang ini ada 2047 KPM disampaikan juga kepada penderita kusta yang ada dilauleng, Boleh syaratnya nanti masyarakat yang tidak menerima bantuan ini boleh menyampaikan kedinas sosial dengan membawa data kependudukan berarti KTP dan KK” Terang Kamaluddin.
Tambah Anggota Legislatif Dapil Ujung ini, nanti oleh dinas sosial akan berkoordinasi dengan pihak kelurahan RT/RW apakah yang bersangkutan ini pernah menerima bantuan lain karena di harapkan ini bisa merata jadi bisa tersalur ke seluruh masyarakat.
“Nanti ada verifikasi jadi masyarakat juga harus jujur menyampaikan informasi jadi pemerintah kita melalui dinas sosial bisa menyalurkan bantuan ini secara merata, jadi kalau betul ada masyarakat yang belum mendapatkan bantuan baik dari APBD propinsi atau APBD ini nantinya yang disampaikan melalui APBD harapan kita begitu oleh dinas sosial melalui anggaran yang ada juga kita sudah yakinkan kedinas sosial bahwa kita diDPR tidak ingin mendengar ada lagi masyarakat yang datang keDPR atau melalui media lain bahwa saya belum pernah mendapat kan bantuan.” Tutup Kamaluddin
