PAREPARE, RADIOMESRA. COM – Terkait dengan vaksin di masyarakat memang penuh kekhawatiran dan itu dibenarkan mungkin MUI sudah keluarkan fatwa dan izin dari BPOM belum keluar kemarin Komisi II sudah melakukan rapat koordinasi dengan Dinas kesehatan terkait penanganan covid 19 di rumah sakit dan dinas kesehatan. Demikian di ungkapkan Ketua Komisi II DPRD Parepare Kamaluddin Kadir pada Obras Senin (11/01/21)
“Sesuai informasi dari dinas kesehatan khusus untuk Parepare pencanangan pelaksanaan vaksin tanggal 14 Januari 2021 vaksin di parepare sudah tiba sesuai dengan jadwal yang sudah disampaikan sebanyak 2079 dos. 1 dos 10 orang sebelum dilaksanakan vaksin sesuai dengan jadwal. kami sudah ingatkan ke dinas bahwa sebelum ada kehalalan dari MUI dan surat izin edaran dari BPOM salah satunya itu kami harapkan kepada pemerintah supaya jangan dulu dilakukan ini untuk mengantisipasi kekhawatiran masyarakat.” Kata Aleg Dapil Ujung Tersebut.
Lanjut Politisi Gerindra tersebut, tapi kalau ini pun sudah keluar dan menurut edaran pemerintah melalui menteri kesehatan silakan vaksin itu dilakukan tapi DPRD juga mengharapkan ke dinas supaya kegiatan ini sebelumnya disosialisasikan Bahwa vaksin ini aman suci dan halal.
Kemudian yang bersedia melakukan vaksin disampaikan supaya kepercayaan masyarakat ada karena kalau di lihat dari kriteria penerima vaksin ini pertama-tama dikhususkan untuk tenaga kesehatan untuk lebih meyakinkan kepada masyarakat.
“Kami imbau kepada dinas supaya ada keterlibatan pemerintah ini ada pejabat pemerintah didalamnya jadi pemerintah lah dulu yang di bersedia untuk divaksin presiden gubernur, Kapolda, kalau di daerah ya pimpinan daerahlah selanjutnya pejabat publik yang lain supaya ya ini untuk meyakinkan masyarakat karena saat ini uji vaksin masih dalam tahap uji klinis kami juga sudah menanyakan ke dinas supaya disampaikan juga tempat tempat pelaksanaan pencanangan tempat tanggal 14 di Ainun kemudian ada 14 paskes sudah bersedia untuk pelaksanaan vaksin ini dan dinas juga kalau boleh menginformasikan siapa-siapa saja yang tidak berhak menerima vaksin.” Jelas Kamaluddin.
Lanjut Kamal, ada beberapa kriteria ada yang alergi vaksin penyakit gangguan kronis dan sebagainya karena ini terkait kesehatan masyarakat di parepare.
