Kamis, Desember 1, 2022

Longsor Gunung Tolong, Wali kota Minta Pengelola Bertanggung Jawab

PAREPARE, RADIOMESRA. COM – Pasca musibah tanah lonsor yang terjadi di gunung Tolong, Kelurahan Lumpue, Kecamatan Bacukiki Barat saat intensitas curah hujan tinggi pada Rabu malam, tangga 21 september 2022 lalu, menuai berbagaj sorotan.

Usai melakukan coffee morning rutin bersama para jajarannya, Senin (26/09/22) Wali kota Parepare Taufan Pawe mengajak SKPD terkait, Camat dan Lurah, Babinsa, Bhabinkamtimbas, juga RT/ RW tinjau lokasi gunung Tolong yang rencananya akan dijadikan lahan tanah kavling persiapan pembangunan perumahan.

Dari fakta yang ditemukan di lokasi, Wali Kota Taufan Pawe mengungkapkan, jika pembukaan lahan itu tidak mendapatkan ijin, juga melanggar undang-undang lingkungan hidup.

“Saya turun kemari ingin melihat faktanya seperti apa, ternyata kita lihat ada ada pembukaan lahan yang tidak mendapat izin. Ini kita mau evaluasi. Karena dampaknya sudah dirasakan oleh masyarakat. Saya mau semua betul betul berjalan baik. pihak yang bersangkutan juga sudah berkomitmen untuk mencari jalan keluarnya. Saya perintahkan kepada ak kadis agar supaya ini betul-betul ditangani dengan serius ini menyangkut lingkungan.”Tegas Taufan.

Atas temuannya itu, Wali Kota bergelar doktor Hukum ini menegaskan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup, paling terdepan Camat dan Lurah, termasuk RT/RW, Babinsa, Bhabinkamtimbas, jika ada pembangunan yang cenderung merusak lingkungan dan merugikan masyarakat banyak, itu tidak boleh dilakukan pembiaran, cepat tanggap dan laporkan.

“Sebenarnya yang terdepan itu harus mengetahui ada camat lurah, semua kegiatan-kegiatan di wilayah masing-masing, apakah dia camat, atau lurah termasuk RT RW harus mencermati Kalau ada kegiatan yang cenderung merusak lingkungan dan merugikan masyarakat banyak seharusnya dikoordinasikan secepatnya, seperti kegiatan ini, setelah ditelusuri yang bersangkutan tidak ada izin dan lebih parah lagi sudah ditegur babinkamtibmas, dinas terkait masih dilakukan olehnya itu ke depan tidak boleh dilakukan pembiaran cuma sangat disayangkan kepada jajaran saya dia melaporkan kepada saya setelah akibat.” Jelas Taufan.

Padahal tambah Tambah Wali kota 2 periode ini, jajarannya mengetahui kegiatan dari bulan Maret mestinya di bulan maret itu dilaporkan.

“Terus kita lihat dampaknya yang ditimbulkan kalau ini diteruskan. Jadi semua ada pembelajaran di dalamnya. Kami berupaya secepat mungkin agar jajaran agar kedepan jajaran kami camat dan lurah secepatnya tanggap kalau ada hal seperti ini dilaporkan secepatnya. Karena jelas ini tidak berizin melanggar undang-undang lingkungan hidup, RTRW tidak ada peruntukan perumahan di kawasan ini.” Terang Ketua DPD Golkar Sulsel ini.

Related Articles

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Stay Connected

0FansSuka
3,590PengikutMengikuti
20,300PelangganBerlangganan
- Advertisement -spot_img

Latest Articles

  • https://radiomesra.com:8183/mesra
  • Radio Mesra Parepare