Minggu, Oktober 2, 2022

Fakultas Hukum UMPAR Jalin Kerjasama Dengan KPPU

PAREPARE, RADIOMESRA. COM – Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Parepare (Umpar) setahun yang lalu telah melakukan perjanjian kerjasama dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Kantor Wilayah VI.

KPPU Kantor Wilayah VI membawahi 8 Propinsi di Kawasan Timur Indonesia. Terdiri dari Propinsi Gorontalo, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat.

KPPU Kantor Wilayah VI melakukan Kunjungan Ke Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Parepare, Selasa, (20/09/22) sebagai tindak lanjut dari perjanjian kerjasama tersebut.

Tamu dari KPPU Kantor Wilayah VI yang berkunjung ke Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Parepare, Kepala Bidang Kajian & Advokasi Kanwil VI KPPU Andika Putra, SH, MH. didampingi Kepala Bagian Administrasi Kanwil VI KPPU Dahliana Tanur, S.Kom, M.Ak. Kunjungan KPPU Kantor Wilayah VI di Fakultas Hukum UMPAR dikemas dalam rapat koordinasi Tindak Lanjut Kerjasama antara Rektor UMPAR dan KPPU Wilayah VI.

Dalam rapat koordinasi tersebut, Dekan Fakultas Hukum Dr. Ibrahim Fattah, SH, MH., didampingi oleh para Wakil Dekan dan dosen pengajar Program Studi Ilmu Hukum UMPAR. Pada tim liputan jelajah kota radio mesra Dr. Ibrahim Fattah, SH, MH Rabu (21/09/22) mengatakan Pada prinsipnya umpar melalui Fakultas Hukum Berkomitmen untuk berpartisipasi.

“Mengapa Kampus diajak untuk bekerjasama oleh KPPU, karena tentu kampus dalam hal ini khususnya Umpar parepare diajak bekerjasama karena kampus sesungguhnya diharapkan untuk bisa berkontribusi memberikan pemikiran konstruktif terhadap perbaikan iklim berusaha yang sehat dan sesuai norma. Apa yang boleh dilakukan apa yang tidak boleh dilakukan.” Kata Ibrahim

Lanjut Ibrahim, tujuan dari persaingan usaha itu tidak lain adalah untuk motivasi kepada para pengusaha untuk menghasilkan barang dengan kwalitas yang sebaik mungkin dengan harga yang transparan sehingga perusahaan atau pelaku usaha mendapat untung yang juga tanpa merugikan pihak lain.

“Apalagi pasca naiknya BBM, kita melihat harga barang cenderung bergerak naik, sedang daya beli masyarakat melemah, oleh karena itu pelaku usaha bisa saja terjadi diantara mereka pelanggaran etika bisnis, Terjadi perang harga, yang tentu saja bisa merugikan pesaing usaha atau bisa saja ada yang memonopoli suatu produk. Hal seperti ini yang memungkinkan dikaji pada aspek pemikiran para akademisi, khususnya pengajar ilmu hukum di Umpar untuk kedepan akan berkontribusi menulis dalam bentuk jurnal.” Jelas Ibrahim.

Komisi pengawas persaingan usaha (KPPU) adalah suatu lembaga independen yang dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan undang-undang nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat UU lahir sebagai bagian dari upaya mereformasi bagaimana agar para pelaku usaha melakukan usahanya secara sehat.

Related Articles

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Stay Connected

0FansSuka
3,509PengikutMengikuti
20,100PelangganBerlangganan
- Advertisement -spot_img

Latest Articles

  • https://radiomesra.com:8183/mesra
  • Radio Mesra Parepare