Radio Perekat NKRI, Satu Suara Berjuta Telinga
PAREPARE, RADIOMESRA.COM – Tahun ini, Kota Parepare gagal meraih penghargaan tertinggi dari Kementerian Lingkungan Hidup RI, tahun 2017. Kegagalan meraih penghargaan ini ternyata telah diprediksi Pemerintah Kota Parepare, yang tahun sebelumnya meraih Adipura Kirana.
Kepala Bagian Humas dan Protokoler Pemkot Parepare, Amarun Agung Hamka mengungkapkan alasan gagalnya penghargaan tersebut diraih, salah satunya, adanya aktifitas mega proyek di titik utama penilaian Adipura.
“Kita sudah prediksi sebelumnya. Adanya aktifitas mega proyek di titik utama penilaian adipura salah satu faktor. Tidak dapat dihindari karena Pemkot sangat mendukung proyek Nasional itu,” jelas Hamka.
Dikatakannya, aktifitas pembangunan mega proyek yang ada seperti gedung Rumah Sakit Tipe B Andi Makkasau, serta mega proyek lain juga menjadi titik penilaian.
Lebih jauh Hamka menjelaskan, Pemkot Parepare harus merelakan piala Adipura tahun 2017 demi mendukung program pemerintah Pusat tersebut. Namun dia optimis tahun 2018 Adipura akan kembali diraih di level terbaik.
“Tahun depan akan kami benahi. Insya Allah, Adipura tahun depan bisa ke level yang lebih baik,” ujarnya.
Dia menjelaskan, mega proyek Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) oleh Kementrian Perhubungan di Kabupaten Sidrap itu berimbas cukup besar. Jalan poros Parepare-Sidrap menjadi sembraut, pohon-pohon yang dilalui alat utama mega proyek itu harus diratakan.
Tak hanya itu, sebagian insfrastruktur di Kota Parepare, utamanya jembatan penyeberangan di sekitar kompleks Rumah Jabatan Walikota juga dibongkar sehingga menganggu modal penilaian.
“Tim penilai yang turun sangat mengendepankan objektifitas sesuai dengan standar penilaian mereka. Mereka sangat profesional,” ungkap Hamka.
Sementara, Ketua Forum komunitas Hijau Parepare, Bahtiar Syarifuddin berpendpat, aktifitas proyek PLTB Sidrap tidak mesti mengganggu penilaian Adipura. Kota Parepare, kata dia, masih layak meraih adipura tahun 2017.
“Sepanjang jalan Jendral Ahmad Yani, atau sekitar Rujab Walikota memang tertutup dan agak semberaut mungkin itu, sehingga terganggu penilaian. Ini proyek nasional yang harus kita dukung bersama. Meskipun tim penilai melakukan penilaian pada titik lain karena pertimbangan proyek Nasional ini,” beber Bakhtiar Syarifuddin.
(Sumber : RAKSUL.COM***)
