Radio Perekat NKRI, Satu Suara Berjuta Telinga
PAREPARE, RADIOMESRA.COM – Pemkot Parepare buka mulut soal usulan anggaran KPUD yang tak kunjung terealisasi pada Pilwalkot Parepare 2018.
Hal ini disampaikan dalam uji publik anggaran pilkada yang diselenggarakan KPUD Parepare. Uji publik itu turut melibatkan KPU Sulawesi Selatan, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkumpimda), dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).
Anggota Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Parepare, Bustam Tanrang menjelaskan, Pemkot Parepare cuma bisa menyanggupi Rp 11 miliar dari kebutuhan KPU Parepare yang sebesar Rp 21,9 Miliar.
Anggaran yang dikeluarkan oleh pihak pemkot itu merupakan hasil rasionalisasi dan berkaca pada keuangan pemkot yang tidak sehat.
“APBD kita sedang sakit, angka yang kita keluarkan itu merupakan hasil rasionalisasi yang telah kita kaji,” jelas Bustam Tanrang, Kamis (20/7/2017).
Mantan Komisioner KPU Parepare, Amran Hamdani yang turut hadir dalam uji publik justru berpesan agar KPU berhati-hati dalam mengajukan dan mengelola anggaran.
“Berapapun anggarannya, kedepankan efektifitas, yang terpenting adalah bagaimana meningkatkan partisipasi pemilih,” tandas dia.
Ketua KPU Kota Parepare, Nur Nahdiyah memaparkan, angka Rp 21,9 Miliar yang diusulkan merupakan angka substantif dalam melahirkan pilkada yang berkualitas. Sebelumnya pada Pilkada 2013 lalu, anggaran yang digunakan oleh KPU sebesar Rp 5 Miliar.
“Ada beberapa perbedaan yang cukup signifikan antara Pilkada 2013 dan Pilkada 2018. Diantaranya jumlah TPS yang betambah, jumlah Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP), honor penyelenggara adhock, honor PPDP, honor tim kerja, alat peraga, relawan demokrasi dan sosialisasi yang lebih dinamis. Anggaran yang paling membuncit adalah anggaran Kampanye yang diestimasikan sebesar Rp 4 miliar,” urainya.
(Sumber :Â RAKYATKU.COM, )
