Radio Perekat NKRI, Satu Suara Berjuta Telinga
PAREPARE, RADIOMESRA.COM – Anggota DPRD Parepare menggelar rapat paripurna dengan agenda membahas ranperda pertanggungjawaban APBD 2016.
Seluruh fraksi hadir dalam rapat tersebut. Rapat dipimpin langsung oleh tiga unsur pimpinan, dan dihadiri oleh Walikota Parepare HM Taufan Pawe.
Dalam rapat tersebut, sejumlah fraksi menyampaikan pandangannya, mereka umumnya mengkritisi kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan, kesehatan hingga pembangunan.
“Tidak ada pemerataan guru dan banyaknya insfratruktur disekolah yang dianggap bermasalah. Pencatatan asset tidak tertata dengan baik sehingga banyak terbengkalai,” sebut Topan Armas, juru bicara Fraksi Gerbang Indonesia.
Legislator Partai Gerindra itu, mengungkapkan, adanya miskomunikasi antara eksekutif dan legislatif saat ini bisa menjadi bomerang.
Sementara juru bicara Fraksi Golkar, H Muliadi justru mengapresiasi kinerja pemerintah kota, sehingga mampu meraih WTP yang kedua kalinya. Hanya saja ia meminta kepada OPD untuk melakukan perencanaan dengan baik agar asset senilai Rp 2 triliun dapat dikelolan dengan baik juga.
Menurut Fraksi PAN, ranperda ini masih butuh pencermatan lebih lanjut pada pembahasan.
Dilanjutkan oleh frkasi Hanura-Nasdem (Hannas), fraksi ini meminta kepada eksekutif untuk melakukan pertanggungjawaban per semester.
“Kami juga pertanyakan bagaimana dengan pembangunan yang tidak memiliki dokumen Amdal. Selain itu kami juga Pertanyakan mobil penyapu jalan senilai Rp 2 miliar lebih dianggap tidak tepat, ini pemborosan anggaran,” kata Amiruddin Said, juru bicara Fraksi Hannas.
Pandangan berbeda datang dari fraksi Demokrat, melalui juru bicara mereka, Yansmid Rahman, hanya banyak menyorti kebijakan pemerintah dari aspek pengelolaan keuangan.
Menurutnya banyak target PAD yang tidak terealisasi dan kurangnya serapan anggaran di OPD.
“Perencanaan belanja Daerah kami anggap tidak tepat sasaran,” tandasnya.
(Sumber : Pojoksulsel)
